 |
| Ratusan massa para buruh padati lapangan mtq Bungo. Foto : GemaBungofm.com / Ary |
GBNEWS, BUNGO - Ratusan buruh yang tergabung di Federasi Hutan, perkebunan dan pertanian
(F-Hukatan) dan konfederasi Serikat buruh seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi
Jambi menggelar aksi damai di lapangan mtq baru, kelurahan cadika, kecamatan
Rimbo tengah, Kabupaten Bungo, Senin (01/05/2023)
Aksi damai yang diikuti oleh Ratusan buruh tersebut digelar dalam memperingati hari buruh internasional, aksi ini dihadiri Bupati Bungo yang diwakili oleh Asisten II bidang Ekonomi dan pembangunan, Kepala dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dan turut dihadiri beberapa pejabat polres Bungo dan kapolsekta Muaro bungo.
Dalam Aksinya, Para buruh menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta kepada kementerian ketenagakerjaan untuk mencabut Permenaker no 5 tahun 2023 dan menolak Undang undang cipta kerja no 6 tahun 2023.
Mesta melda, Ketua Korda F Hukatan Provinsi Jambi dalam wawancara mengatakan kepada awak media bahwa peringatan hari buruh internasional ini baru pertama kali digelar di kabupaten Bungo
" Hari ini kami bersama para buruh dan pengurus KSBSI Provinsi Jambi menggelar aksi damai dalam memperingati hari buruh internasional, ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan diantaranya kami meminta kepada kementerian ketenagakerjaan untuk mencabut Permenaker no 5 tahun 2023 dan menolak Undang undang cipta kerja no 6 tahun 2023," Pungkasnya
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Undang-Undang cipta kerja yang baru ini bertentangan dengan HAM dan terkesan menguntungkan bagi para pengusaha dibandingkan para buruh dan rakyat kecil.
Bupati Bungo yang diwakili oleh Asisten II, Syaiful azhar mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Bungo sangat mengapresiasi aksi damai yang diselenggarakan oleh para buruh, dan pemerintah daerah Bungo siap untuk menindak lanjuti dari tuntutan para buruh kepada pemerintah pusat
" terutama sekali, kami mewakili dari pak Bupati dan pemerintah kabupaten Bungo mengucapkan selamat hari buruh kepada rekan-rekan, segala tuntutan ini sebenarnya bukanlah hak dan wewenang kami untuk mencabut peraturan yang dipermasalahkan, tapi kami siap untuk menindak lanjuti tuntutan nya kepada pemerintah pusat," Ucapnya. (Ary)
